KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANDEAN KECAMATAN REMB

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA PANDEAN -- selengkapnya... PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES TANGGAL 12 AGUSTUS 2019 PENGUMUMAN PEMILIHAN KEPALA DESA -- selengkapnya... Pelatihan SID di Hotel Fave -- selengkapnya... PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BUMDESA -- selengkapnya... SOTK PEMERINTAHAN DESA PANDEAN -- selengkapnya...

Artikel

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANDEAN KECAMATAN REMB

27 September 2019 22:38:42 S Nur 12.422 Kali Dibaca PRODUK HUKUM DESA

KEPALA DESA PANDEAN

KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PANDEAN

NOMOR : 07.TAHUN 2018

T E N T A N G

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN

LOKAL BERSKALA DESA

DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG

KEPALA DESA PANDEAN,

Menimbang

bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Pandean Kecamatan Rembang;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 10 tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran daerah Kebupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11) ;

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa )di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kebupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN

dan

KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rembang
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Rembang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang.
Kecamatan adalah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
Desa adalah Desa Pandean Kecamatan Rembang.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa Pandean meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa Pandean atau prakarsa masyarakat Desa Pandean sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa Pandean Kecmatan Rembang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pandean, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Pandean yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Pandean berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa Pandean berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 yang merupakan mitra pemerintah desa Pandean dalam memberdayakan masyarakat desa.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pandean untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Pandean setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Pandean

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kriteria kewenagan Desa berdasarkan hak asal usul. adalah :

merupakan warisan sepanjang masih hidup
Sesusi perkembangan masyarakat;
Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

sistem organisasi masyarakat adat;
sistem Organisasi Perangkat Desa
pembinaan kelembagaan masyarakat;
pembinaan lembaga dan hukum adat;
pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik Desa;
pengembangan peran masyarakat Desa

(2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan idetifikasi dan inventarisasi meliputi :

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
Pembinaan dan pelestarian perilaku tata krama

Pasal 4

Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usulsul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa adalah :

sesuai kepentingan masyarakat Desa;
telah dijalankan oleh Desa;
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
program atau kegiatan sector yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal Desa.

c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari hari masyarakat Desa.

d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.

e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

f.Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten

Pasal 7

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (e) meliputi:

individu;
organisasi kemasyarakatan;
perguruan tinggi;
lembaga swadaya masyarakat;
lembaga donor; dan
perusahaan.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang:

penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa;
pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Rincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
penyusunan rancangan Peraturan Desa;
pembahasan bersama BPD; dan
penetapan Peraturan Desa.

Pasal 11

(1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

tokoh adat;
Tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;
perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perajin;
perwakilan kelompok perempuan;
perwakilan kelompok pemuda;
perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(3) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.

(4) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat atas nama Bupati

Pasal 13

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2)), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diklarifikasi oleh Camat atas nama Bupati

Pasal 14

Peraturan Desa ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan data sesuai dengan kondisi dan situasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati melaukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan / atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENAGAN DESA

Pasal 16

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandean Kecamatan Rembang

Ditetapkan di Desa Pandean pada tanggal 10 Desember 2018

Kepala Desa Pandean

Kecamatan REMBANG

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

Diundangkan di Desa Pandean

pada tanggal 10 Desember 2018

Sekretaris Desa Pandean

SITI NUR’ALIJAH

LEMBARAN DESA PANDEAN TAHUN 2018 NOMOR 07

LAMPIRAN I

Peraturan Desa Pandean

Nomor : 07 tahun 2018

Tentang : Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b.Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan listrik pantai, alat-alat kematian, infentaris aset desa dan doking perahu c. Pengangkatan modin d. Fasilitasi dan pembinaan guru ngaji e. Pemanfaatan tanah Desa f. Fasilitasi pengurusan sertifkasi tanah negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalan.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : kethoprak, thong-thog lek, barongan, hadroh, tari-tarian tradisional, karawitan, campur sari, seni musik modern.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : sedekah bumi, sedekah laut, ruwahan, kenduri, selapanan, dan halal bihalal.

Kepala Desa Pandean

Kecamatan Rembang

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

LAMPIRAN II

Peraturan Desa Pandean

Nomor : 07 tahun 2018

Tentang : Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyajian Data Dan Informasi Dalam Penentuan Titik Batas Desa 2. Penetapan Patok Batas Desa Untuk Penegasan Batas Antar Desa Dalam Satu kecamatan 3. Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa; 4. Pengadaan Dan Pemeliharaan Hardware Dan Jaringan Internet Desa 5. Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Di Desa 6. Penyusunan Peta Sosial Desa 7. Penyusunan Profil Desa 8. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa 9. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa 10. Penetapan Perangkat Desa 11. Penetapan Bum Desa 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 13. Penetapan APBDES 14. Penetapan Peraturan Desa 15. Penetapan Kerja Sama Antar-Desa 16. Pemberian Izin Penggunaan Gedung Pertemuan, Balai Desa, Dan Aset Milik Desa Lainnya 17. Pendataan Potensi Desa 18. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Desa sampai dengan batas waktu 3 (tiga) Tahun Tanpa Merubah Peruntukan 19. Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya Dalam Skala Desa 20. Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 21. Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga Kearsipan Daerah 22. Pembinaan Internal Desa Di Bidang Kearsipan 23. Penyediaan Sarpras Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 24. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa)Pengelolaan Arsip Vital Desa 25. Pembentukan Dan Fasilitasi Anggota Linmas (Linmas Inti Desa Dan Linmas Desa) 26. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Kampung Siaga/Desa Siaga 27. Pembentukan Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat)
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa A. Pelayanan Dasar Desa B. Sarana Dan Prasarana Desa C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa D. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Desa	1. Pembentukan forum Desa Siaga 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga 3. PMT penyuluhan balita 4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita 5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB 6. Fasilitasi kegiatan posyandu Lansia 7. Pembentukan kader posyandu 8. Pelatihan kader kesehatan dan atau KB 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat 11. Pendataan PHBS oleh kader 12. Pembentukan Komitmen kawaasan dilarang merokok 13. Pembentukan desa bebas narkoba 14. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga ( TOGA ) 15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik desa 16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN 17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik desa 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa 19. Pembentukan perpustakaan desa 20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa 21. Menjalin kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain 22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa 23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa 1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor/Balai: a.Pembangunan dan Pemeliharaan kantor, antara lain : · Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa · Kantor Lembaga Desa · Kantor Perpustakaan dan arsip desa · Kantor Pengurus Desa Siaga Poskesdes, Polindes · Kantor BUMDes b.Pembangunan dan Pemeliharaan balai Desa c.Stimulan Pembangunan dan pemeliharaan balai RW dan sarana RW d. Pembangunan gapura e. Fasilitasi inventaris BPD 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, antara lain: · jalan fungsi lingkungan · talud jalan desa · drainase jalan desa 3. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman jalan 5. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tangga ke laut; 6. Pembangunan dan pemeliharaan doging perahu 7. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro) 8. Pemberian stimulan pembangunan dan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 9. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 10.Pembangunan dan pengelolaan air bersih 12. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa 13. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa 14. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan 15. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa 1. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa 2. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa 3. Penetapan komoditas unggulan skala Desa 4. Fasilitasi pengembangan energi mandiri; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro) 5. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa 6. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten 7. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil perikanan 1. Penghijauan 2. Perlindungan pantai dari erosi, abrasi dan polusi pantai 3. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa 4. Pembersihan laut dan pantai dari sampah 5. Pengelolaan sampah skala desa
3	Bidang Kemasyarakatan Desa	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan desa 2. Fasilitasi swadaya kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok nelayan, seni budaya,keagamaan, dan sosial lainnya 3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat 4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain :masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel 5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

Kepala Desa Pandean

Kecamatan Rembang

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN REMBANG

PEMERINTAH DESA PANDEAN

Alamat : Desa Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang Kode pos 59211

Rembang, Desember 2018

Nomor

Lampiran

Perihal

510 / 89 /XII / 2018

1(satu) berkas

Evaluasi Rancangan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Klewenangan Lokal Berskala Desa

K e p a d a Yth. :

Yth. Camat Rembang

Rembang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang, yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan Rancangan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pandean, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA DESA PANDEAN

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

KEPALA DESA PANDEAN

KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PANDEAN

NOMOR : 07.TAHUN 2018

T E N T A N G

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN

LOKAL BERSKALA DESA

DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG

KEPALA DESA PANDEAN,

Menimbang

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 10 tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran daerah Kebupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN

dan

KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rembang
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Rembang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang.
Kecamatan adalah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
Desa adalah Desa Pandean Kecamatan Rembang.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa Pandean meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa Pandean atau prakarsa masyarakat Desa Pandean sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa Pandean Kecmatan Rembang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pandean, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Pandean yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Pandean berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa Pandean berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 yang merupakan mitra pemerintah desa Pandean dalam memberdayakan masyarakat desa.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pandean untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Pandean setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Pandean

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kriteria kewenagan Desa berdasarkan hak asal usul. adalah :

merupakan warisan sepanjang masih hidup
Sesusi perkembangan masyarakat;
Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

sistem organisasi masyarakat adat;
sistem Organisasi Perangkat Desa
pembinaan kelembagaan masyarakat;
pembinaan lembaga dan hukum adat;
pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik Desa;
pengembangan peran masyarakat Desa

(2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan idetifikasi dan inventarisasi meliputi :

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
Pembinaan dan pelestarian perilaku tata krama

Pasal 4

Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usulsul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa adalah :

sesuai kepentingan masyarakat Desa;
telah dijalankan oleh Desa;
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
program atau kegiatan sector yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal Desa.

c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari hari masyarakat Desa.

d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.

e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

f.Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten

Pasal 7

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (e) meliputi:

individu;
organisasi kemasyarakatan;
perguruan tinggi;
lembaga swadaya masyarakat;
lembaga donor; dan
perusahaan.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang:

penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa;
pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Rincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
penyusunan rancangan Peraturan Desa;
pembahasan bersama BPD; dan
penetapan Peraturan Desa.

Pasal 11

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

tokoh adat;
Tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;
perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perajin;
perwakilan kelompok perempuan;
perwakilan kelompok pemuda;
perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(3) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.

(5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat atas nama Bupati

Pasal 13

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diklarifikasi oleh Camat atas nama Bupati

Pasal 14

Peraturan Desa ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan data sesuai dengan kondisi dan situasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati melaukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan / atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENAGAN DESA

Pasal 16

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandean Kecamatan Rembang

Ditetapkan di Desa Pandean pada tanggal 10 Desember 2018

Kepala Desa Pandean

Kecamatan REMBANG

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

Diundangkan di Desa Pandean

pada tanggal 10 Desember 2018

Sekretaris Desa Pandean

SITI NUR’ALIJAH

LEMBARAN DESA PANDEAN TAHUN 2018 NOMOR 07

LAMPIRAN I

Peraturan Desa Pandean

Nomor : 07 tahun 2018

Tentang : Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b.Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan listrik pantai, alat-alat kematian, infentaris aset desa dan doking perahu c. Pengangkatan modin d. Fasilitasi dan pembinaan guru ngaji e. Pemanfaatan tanah Desa f. Fasilitasi pengurusan sertifkasi tanah negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalan.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : kethoprak, thong-thog lek, barongan, hadroh, tari-tarian tradisional, karawitan, campur sari, seni musik modern.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : sedekah bumi, sedekah laut, ruwahan, kenduri, selapanan, dan halal bihalal.

Kepala Desa Pandean

Kecamatan Rembang

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

LAMPIRAN II

Peraturan Desa Pandean

Nomor : 07 tahun 2018

Tentang : Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyajian Data Dan Informasi Dalam Penentuan Titik Batas Desa 2. Penetapan Patok Batas Desa Untuk Penegasan Batas Antar Desa Dalam Satu kecamatan 3. Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa; 4. Pengadaan Dan Pemeliharaan Hardware Dan Jaringan Internet Desa 5. Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Di Desa 6. Penyusunan Peta Sosial Desa 7. Penyusunan Profil Desa 8. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa 9. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa 10. Penetapan Perangkat Desa 11. Penetapan Bum Desa 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 13. Penetapan APBDES 14. Penetapan Peraturan Desa 15. Penetapan Kerja Sama Antar-Desa 16. Pemberian Izin Penggunaan Gedung Pertemuan, Balai Desa, Dan Aset Milik Desa Lainnya 17. Pendataan Potensi Desa 18. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Desa sampai dengan batas waktu 3 (tiga) Tahun Tanpa Merubah Peruntukan 19. Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya Dalam Skala Desa 20. Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 21. Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga Kearsipan Daerah 22. Pembinaan Internal Desa Di Bidang Kearsipan 23. Penyediaan Sarpras Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 24. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa)Pengelolaan Arsip Vital Desa 25. Pembentukan Dan Fasilitasi Anggota Linmas (Linmas Inti Desa Dan Linmas Desa) 26. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Kampung Siaga/Desa Siaga 27. Pembentukan Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat)
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa A. Pelayanan Dasar Desa B. Sarana Dan Prasarana Desa C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa D. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Desa	1. Pembentukan forum Desa Siaga 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga 3. PMT penyuluhan balita 4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita 5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB 6. Fasilitasi kegiatan posyandu Lansia 7. Pembentukan kader posyandu 8. Pelatihan kader kesehatan dan atau KB 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat 11. Pendataan PHBS oleh kader 12. Pembentukan Komitmen kawaasan dilarang merokok 13. Pembentukan desa bebas narkoba 14. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga ( TOGA ) 15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik desa 16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN 17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik desa 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa 19. Pembentukan perpustakaan desa 20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa 21. Menjalin kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain 22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa 23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa 1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor/Balai: a.Pembangunan dan Pemeliharaan kantor, antara lain : · Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa · Kantor Lembaga Desa · Kantor Perpustakaan dan arsip desa · Kantor Pengurus Desa Siaga Poskesdes, Polindes · Kantor BUMDes b.Pembangunan dan Pemeliharaan balai Desa c.Stimulan Pembangunan dan pemeliharaan balai RW dan sarana RW d. Pembangunan gapura e. Fasilitasi inventaris BPD 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, antara lain: · jalan fungsi lingkungan · talud jalan desa · drainase jalan desa 3. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman jalan 5. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tangga ke laut; 6. Pembangunan dan pemeliharaan doging perahu 7. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro) 8. Pemberian stimulan pembangunan dan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 9. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 10.Pembangunan dan pengelolaan air bersih 12. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa 13. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa 14. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan 15. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa 1. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa 2. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa 3. Penetapan komoditas unggulan skala Desa 4. Fasilitasi pengembangan energi mandiri; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro) 5. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa 6. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten 7. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil perikanan 1. Penghijauan 2. Perlindungan pantai dari erosi, abrasi dan polusi pantai 3. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa 4. Pembersihan laut dan pantai dari sampah 5. Pengelolaan sampah skala desa
3	Bidang Kemasyarakatan Desa	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan desa 2. Fasilitasi swadaya kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok nelayan, seni budaya,keagamaan, dan sosial lainnya 3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat 4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain :masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel 5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

Kepala Desa Pandean

Kecamatan Rembang

TRI ENDANG WAHYUNINGSIH

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN REMBANG

PEMERINTAH DESA PANDEAN

Alamat

Unduh Lampiran:
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG

Kirim Komentar

MASUK

ADMIN LAYANAN MANDIRI

Peta Desa

Peta Wilayah Desa

Buka Peta

Aparatur Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Statistik

Agenda

Lama

PENYUSUNAN RKPDESA 2021
Waktu	:	30 September 2020 21:03:17
Lokasi	:	KANTOR DESA
Koordinator	:	KETUA TIM RKPDesa

Komentar

Menu Kategori

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Alamat	:	PANDEAN RT 02 RW 01 REMBANG
Desa	:	Pandean
Kecamatan	:	Rembang
Kabupaten	:	Rembang
Kodepos	:	59211
Telepon	:	081290223484
Email	:	[email protected]

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	688
Kemarin	:	649
Total Pengunjung	:	395.961
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	192.168.36.253
Browser	:	Mozilla 5.0

Arsip Artikel

31 Juli 2024 \| 170 Kali
KONSULTASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMDES DI DISMARDESDUKCAPIL JAWA TENGAH
29 Juli 2024 \| 185 Kali
Study Komparasi Keterbukaan Informasi Publik
29 Februari 2024 \| 438 Kali
LAPORAN REALISASI APBDES 2023
26 Februari 2024 \| 11.455 Kali
PKK DESA PANDEAN
18 Februari 2024 \| 756 Kali
PEMILU 2024
18 Februari 2024 \| 557 Kali
PEMILU 2024 DI DESA PANDEAN
29 Desember 2023 \| 522 Kali
APBDES TAHUN 2024

26 Agustus 2016 \| 13.166 Kali
Sejarah Desa
27 September 2019 \| 12.422 Kali
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANDEAN KECAMATAN REMB
30 Juli 2013 \| 11.927 Kali
PEMILIHAN ANGGOTA BPD PERIODE 2020-2026
01 Mei 2014 \| 11.894 Kali
Profil Potensi Desa
18 Agustus 2019 \| 11.686 Kali
SOTK PEMERINTAHAN DESA
27 Juli 2018 \| 11.656 Kali
BUMDESA
01 Juli 2018 \| 11.552 Kali
Visi dan Misi

26 Agustus 2020 \| 562 Kali
BST DAN BLT DD SECARA BERIRINGAN TERSAMPAIKAN KE MASYARAKAT
27 Agustus 2019 \| 1.911 Kali
PENGUMUMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
01 Juli 2018 \| 10.950 Kali
Potensi Desa
10 September 2020 \| 507 Kali
TUGAS DAN FUNGSI PPID
01 Mei 2014 \| 11.394 Kali
RT RW
17 Februari 2020 \| 638 Kali
PERDES APBDESA TAHUN 2020
01 Oktober 2019 \| 11.398 Kali
Hari Kedua Pelatihan SID ( Sistem Informasi Desa )

facebook desa

PEMBANGUNAN

Hari	Mulai	Selesai
Senin	08:00:00	16:00:00
Selasa	08:00:00	16:00:00
Rabu	08:00:00	16:00:00
Kamis	08:00:00	16:00:00
Jumat	08:00:00	16:00:00
Sabtu	Libur
Minggu	Libur

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan

Artikel

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANDEAN KECAMATAN REMB

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN REMBANG

PEMERINTAH DESA PANDEAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN REMBANG

PEMERINTAH DESA PANDEAN

Kirim Komentar

MASUK

Peta Desa

Peta Wilayah Desa

Galeri

KPM BLT DD RW 2

Keindahan Desa Pandean

BIMTEK OSS DI KANTOR DPTMPTSPNAKER REMBANG

Kegiatan HUT Ri

Aparatur Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Statistik

Agenda

Komentar

Menu Kategori

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Statistik Pengunjung

Arsip Artikel

facebook desa

PEMBANGUNAN

Artikel

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA PANDEAN KECAMATAN REMB

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN REMBANG

PEMERINTAH DESA PANDEAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN REMBANG

PEMERINTAH DESA PANDEAN

Kirim Komentar

MASUK

Peta Desa

Peta Wilayah Desa

Aparatur Desa

account_circle Aparatur Desa

Sinergi Program

Komentar

Menu Kategori

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Statistik Pengunjung

facebook desa

PEMBANGUNAN

Aparatur Desa